Setoran Uang dari Freeport Bisa Lunturkan Independensi Polri

Nasional ~ Setoran uang dari Freeport harus ditinjau ulang. Apakah pemberian itu sesuai aturan atau tidak. Yang dikhawatirkan, independensi Polri akan terganggu karena setoran uang itu.

"Pembayaran itu sama sekali sulit dibenarkan. Bisa melunturkan independensi Polri," kata aktivis HAM Usman Hamid saat dimintai tanggapan, Sabtu (29/10/2011).

Lebih daripada itu, tambah Usman, pembayaran yang dilakukan Freeport bisa membuat kedua pihak menghadapi kendala masalah hukum. "Freeport bisa kena regulasi Amerika tentang bribery," imbuhnya.

Polri juga harus menjelaskan soal penerimaan dana itu ke warga di Papua. Jangan sampai timbul prasangka bahwa Polri lebih membela Freeport di banding warga.

"Wajar jika rakyat di Papua marah karena tugas polisi terkesan membela kepentingan Freeport daripada melindungi rakyat. Bahkan kita jadi makin paham kenapa selalu muncul dugaan bahwa aparat TNI, Polri dan BIN di sana berkompetisi untuk merebut penghasilan tambahan di luar yang dibenarkan oleh hukum. Apabila ini terus berlangsung, maka negara akan selalu gagal memperjuangkan nasib rakyat Papua," terangnya.

Usman juga mencatat, soal dana dari Freeport ini, yang membuat miris adalah prajurit rendahan yang bertugas pengamanan di tingkat lapangan, hanya mendapat imbalan yang sedikit sekali.

"Berbeda dengan atasan atau pimpinan mereka. Suatu saat ini bisa memicu frustasi dan resistensi keras dari aparat keamanan di tingkat bawah melawan atasan," tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.