Ekonomi - Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin pengeboran kepada PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Senin (25/1/2016). Pernyataan keras terkait kegiatan pengeboran (drilling) Lapindo disampaikan diantaranya oleh anggota dari Fraksi PPP Joko Purwanto, anggota dari Fraksi Gerindra Harry Purnomo, anggota dari Fraksi PKB Syaikhul Islam, anggota dari Fraksi Nasdem Kurtubi, dan Wakil Ketua dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi.
Joko meminta pemerintah agar menghentikan proses pengeboran Lapindo di Sidoarjo. Sebab, patahan yang ada di lokasi tersebut saat ini tidak bisa diprediksi. Bahkan banyak sumur masyarakat yang juga menjadi semburan lumpur.
“Kalau (Lapindo) punya uang buat ngebor, mending uangnya untuk bayar utang saja ke masyarakat,” kata Joko.
Syaikhul yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur menegaskan masyarakat di Sidoarjo tidak mau lagi kejadian 2006 terulang. “Sekarang dia (Lapindo) mau ngebor lagi? Kita realistis saja. Dulu dia beranggungjawab enggak? Saya ingin kita menghentikan ini, atas nama kemanusiaan,” imbuh Syaikhul.
sumber: kompas.com
0 Komentar
- komentar -