BukaBerita.com ~ Kementerian BUMN telah resmi menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M. Hamzah sebagai komisaris utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 2014-2019.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengungkapkan bahwa penunjukan Chandra bertujuan agar di BUMN listrik itu terdapat pengawasan yang baik.
Chandra M. Hamzah diketahui pernah menjabat sebagai wakil ketua KPK Bidang Penindakan periode 2007-2012. Usai tidak lagi menjabat, Chandra sempat mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya, namun gagal.
Tidak hanya itu, Chandra juga sempat menjajal peruntungan menjadi Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan. Namun, mantan aktivis mahasiswa itu kembali gagal dalam tes kesehatan. Chandra kembali menjadi pengacara, bahkan sempat menjadi tim pembela tersangka kasus korupsi.
Di penghujung akhir 2014, pria yang pernah dibuikarena kasus "cicak buaya" itu akhirnya ditunjuk pemerintah sebagai komisaris utama PLN, bersama Hasan Bisri yang juga bekas anggota BPK dan Jenderal (Purn) Budiman, mantan KSAD.
Diketahui, Chandra bukan lah orang pertama yang berasal dari KPK yang menempati jabatan sebagai komisaris setelah "lulus" dari lembaga anti rasuah itu. Beberapa mantan pimpinan KPK kini tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah.
Pertama, ada ketua KPK periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki. Usai tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK, dia tercatat pernah menjadi komisaris utama PT Krakatau Steel.
Dia mengundurkan diri dari jabatan itu setelah menjabat anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2009-2014. Kini, Ruki baru saja terpilih menjadi komisaris utama PT Bank Jabar Banten Tbk.
Selanjutnya, ada Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas. Usai mengakhiri masa jabatannya di KPK, dia melanjutkan kariernya sebagai komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk pada 2008. Erry Riyana mundur dari komisaris BNI karena mencalonkan diri sebagai anggota BPK, namun dia gagal.
Setelah itu, pada 2013, Erry ditunjuk Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi komisaris utama PT Mass Rapid Transit (MRT). Kini, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah itu dipimpin oleh seorang mantan pimpinan KPK.
Tidak hanya itu, terdapat nama Tumpak Hatorangan Panggabean, wakil ketua KPK periode 2003-2007. Selepas tak lagi menjabat di KPK, Tumpak yang juga mantan jaksa itu sempat menjabat dewan komisaris PT Pos Indonesia pada 2008, sebelum akhirnya kembali dipilih menjadi pelaksana tugas sementara (Plt) ketua KPK.
Selain mantan pimpinan, ada juga mantan Deputi Penindakan KPK periode 2007-2012, Irjen Pol (Purn) Ade Rahardja yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pensiunan jenderal polisi itu menjabat dewan komisaris PT Pupuk Kaltim.
Tidak hanya jabatan komisaris yang akrab dengan para mantan petinggi KPK, beberapa pimpinan KPK juga tercatat pernah menjabat di posisi strategis lainnya. Di antaranya Amien Sunaryadi, wakil ketua KPK periode 2003-2007 itu, kini menjabat kepala SKK Migas.
Sementara itu, dua orang wakil ketua KPK periode 2007-2012, yakni Haryono Umar dan Muhammad Jasin kini menempati posisi inspektur jenderal di dua kementerian berbeda. Haryono menjabat Irjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu,Jasin menjadi Irjen di Kementerian Agama.
Buka Berita Lainnya:
0 Komentar
- komentar -