Pojok-Makassar.com - Gugatan16 Dewan Kepemimpinan Cabang Demokratik Sulawesi Selatan dengan Partai Demokrat yang terkait dengan hasil Musda Demokrat Sulawesi Selatan berlanjut.
Ketua DPC Demokrat Maros mengatakan Amirullah Nur, mereka meminta agar DPP atau pengadilan partai membentuk tim yang mencari fakta. Tekanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan partai menemukan titik cahaya dari sejumlah dinamika Musda yang tidak dilaporkan secara penuh ke DPP.
"Kami menduga bahwa DPP dalam kasus ini Ketua Demokrat DPP Bpokk, Herman Khairon, tidak melaporkan dinamika secara keseluruhan," kata Amirullah dalam pembebasannya yang diterima oleh Sindonews pada hari Rabu (4/5/2022).
Salah satu dinamika utama yang tidak akan dilaporkan utuh oleh Herman Khairon adalah kenyataan bahwa Musda Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Forum Forum Tolak pada saat itu Laporan Tanggung Jawab dari Presiden Demournator Demokrat, Ni'matullah.
Mantan anggota DPRD Maros melanjutkan, dalam aturan implementasi Musda, tanggung jawab LPJ hanya mengakui istilah yang diterima atau ditolak.
"Jika sebagian besar suara menolak, maka Forum Musda harus menekankan LPJ untuk ditolak. Dan sebaliknya," katanya.
16 DPC mencurigai bahwa Herman Khairon sebagai delegasi DPP di Musda belum melaporkan dinamika ini secara keseluruhan. Herman dianggap sebagai kesalahan dengan selalu memasukkan hasil tanggung jawab Ni'matullah dengan "16 Penolakan, 8 menerima"
"Apa yang harus terdaftar di sana harus ditolak. Ini adalah hal yang penting. Karena hubungan dengan" 16 Menolaj, 8 menerima ", DPP harus mengalah karena mengembalikan Ketua Demokrat yang LPJ nya ditolak," jelasnya.
0 Komentar
- komentar -